badan kepegawaian daerah (bkd) karimun, provinsi kepulauan riau, mengimbau pegawai honorer yang memanipulasi data perekrutan, sebaiknya mengundurkan diri.
imbauan tersebut disampaikan kepala bkd karimun kamarullazi di hadapan 103 honorer pada pertemuan dalam ruang rapat kantor bupati karimun, senin.
dalam pertemuan dan juga dikuti kepala inspektorat dan pengawasan daerah (irwasda) m ikbal, kamarullazi menungkapkan, terhitung hari ini, bkd melalui tim verifikasi akan memeriksa terserah berkas yang diserahkan 103 pewagai honorer.
tim ingin memverifikasi ulang berkas dan benar. jadi, jika seandainya ada dan menyimpan memanipulasi data, sebaiknya mengundurkan diri karena aksi itu memiliki konsekuensi hukum. jangan sampai muncul sanggahan setelah diumumkan lulus dijadikan calon pegawai negeri sipil, katanya.
Informasi Lainnya:
menurut dia, dugaan pemalsuan data tak lagi merupakan tanggung jawab bkd, ternyata menjadi kewenangan aparat penegak hukum sebab sudah termasuk tindak pidana.
kalau terbukti memalsukan data, itu bukan urusan kami, ujarnya.
kepala irwasda m ikbal menegaskan dugaan pemalsuan data mesti diselesaikan sebab mampu mengakibatkan preseden buruk pada perekrutan honorer di lingkungan pemkab karimun.
jika ditemukan bukti kuat, maka bisa diproses dengan hukum walaupun telah diangkat adalah cpns, ujarnya.
sementara itu, ketua lsm payung mahkota lsm andri sopandi mengatakan unsur pidana tidak hilang biarpun honorer dan diduga memanipulasi data mengundurkan diri.
harus tetap diproses secara hukum karena perbuatan itu sudah termasuk tindak pidana. bukan hanya honorer dan bersangkutan, pejabat y ang menandatangani surat pengangkatan dibuat honorer dan harus diproses dengan hukum, ujarnya.
tindakan tegas terhadap oknum honorer dan diduga memanipulasi data bukan hanya agar menegakkan hukum, akan tetapi agar menciptakan keadilan oleh karenanya tidak banyak pihak-pihak yang terzalimi.
kasihan dengan orang yang berhak tapi tidak miliki kedekatan dengan kekuasaan tersingkir gara-gara perbuatan dan tidak terpuji itu. efek jera mesti diberikan sehingga tidak banyak dulu oknum yang berbuat demikian, tegasnya.
ketua lsm kopari henry aris bawole menyampaikan selama peraturan pemerintah no43/2007 serta keputusan menteri pendayagunaan serta aparatur negara no5/2010 mengenai pengangkatan honorer kategori ii mengungkapkan bahwa tidak banyak klausul ataupun Salah satu pasal pun yang mengajarkan bahwa honor daerah bisa diangkat dibuat cpns.
peraturan tersebut menyebutkan bahwa honorer dibiayai tak dengan apbd serta apbn. tak dan ada pasal yang menyebutkan bahwa mereka dapat bekerja selama instansi pemerintah dengan terus-menerus. faktanya, 103 honorer itu adalah honor daerah namun honornya berasal daripada apbd ataupun apbn. katanya.
ketua komisi a jamaluddin menungkapkan, pihaknya telah menemukan dugaan manipulasi data sederat honorer dan mengikuti kriteria menjadi cpns 2013 pada normatif honorer kategori ii daripada dinas studi.
dalam sk kepala dinas studi no 137/kpts/2008 tentang penetapan tenaga pendidik juga kependidikan penerima tunjangan perbaikan penghasilan sekolah negeri juga swasta dalam 31 desember 2008, jelas memaparkan 12 orang tercatat selama registrasi normatif honorer kategori ii, bukan honorer dan murni direkrut di 2004/2005, ucap ketua komisi a dprd karimun, jamaluddin, di tanjung balai karimun, jumat.
menurut jamaluddin, surat dan ditandatangani harris fadillah semasa menjabat kepala dinas studi karimun tersebut bisa dijadikan bukti bahan sanggahan ke grup kerja penanganan honorer pemkab karimun, badan kepegawaian negara (bkn) regional pekanbaru, dan mampu sebagai bukti kepada aparat penegak hukum supaya mengungkap manipulasi data honorer.
terkait hal tersebut, dengan serta merta kedua belas tenaga honorer berinisial, ws, km, cd, ss, wn, rbc, gi, da, ap, drs, rd dan ad, gagal adalah tenaga honorer kategori ii yang mengikuti kriteria adalah cpns 2013. rata-rata mereka tercatat dijadikan tenaga honorer pada tahun 2006 dan 2007, cuma Salah satu pihak dan tercatat dibuat honorer direkrut dalam 1 desember 2005, katanya.
bukti dugaan manipulasi data lain, lanjut dia, merupakan kehadiran sederat honorer dan tercatat di mendaftar normatif honorer kategori ii hasil validasi bkn, direkrut tahun 2004 dengan sumber pembiayaan daripada dana bantuan operasional sekolah (bos).
sepengetahuan saya, dana bos untuk sd serta smp awalnya dimulai oleh pemerintah pusat di juli 2005, tujuannya untuk percepatan pencapaian website wajib mempelajari sembilan tahun. sebab itu sudah selayaknya data honorer yang dibiayai melalui dana bos diteliti ulang, sebab otomatis waktu kerja honorer dan dibiayai dana bos, terhitung belum Salah satu tahun direkrut dibuat honorer pada 31 desember 2005, ujarnya.
