Reformasi BPN belum maksimal

anggota komisi ii dpr yasona laoly menilai reformasi badan pertanahan nasional (bpn) belum berjalan baik sebab masih banyak konflik pertanahan.

saya kira, mesti dilaksanakan evaluasi pada kinerja bpn. ya tergolong kita pertanyakan kepemimpinan pak hendarman (kepala bpn). secara konseptual, bolehlah. tapi implementasinya, belum ada, kata yasona selama jakarta, minggu.

dia mengkritik praktik percaloan serta mafia tanah yang belum berhasil diberantas bpn.

banyak catatan tentang ini. misalnya batas tanah, sering adalah pemicu sengketa. belum dulu sertifikat ganda. sepertinya kepala bpn mesti bersihkan dulu internalnya, kata dia.

Informasi Lainnya:

anggota dpr ri dari fpdip juga mempertanyakan tim 11 bentukan bpn dan bertugas menyelesaikan sengketa tanah selama semua daerah dan akan tetapi tak menunjukkan hasil dan menarik.

sampai ketika ini, aku belum pergi ke banyak konflik agraria dan diselesaikan. padahal, kian lama kasus tanah maka tambah complicated. karena nilai keekonomisan tanah semakin tinggi, kata dia.

wakil sekretaris jenderal (wasekjen) konsorsium pembaruan agraria (kpa), dewi kartika, menilai tak ada sinkronisasi selama internal bpn. efek sampingnya, terdapat 632 agama yang tumpang, dan itu mesti diselesaikan, papar dewi.

masih maraknya sengketa agraria, menurut dewi, merupakan jenis kegagalan kinerja bpn. sebanyak 7.200 sengketa tanah baru terselesaikan 60 persen. mirisnya dulu, 30 sk dan dikeluarkan bpn perihal tanah terlantar, 11 keduanya digugat.